PERNIKAHAN BEDA AGAMA

1. PENDAHULUAN

Pernikahan pada dasarnya adalah sebuah usaha atas kebutuhan manusia untuk mengaktualisasikan dirinya dalam sebuah ikatan cinta yang sah antara seorang pria dan seorang wanita. Begitu pentingnya pernikahan ini maka hukum, agama, bahkan adat serta tradisi tidak ketinggalan mengatur pernikahan ini.

Indonesia adalah negara multikultur dan multiagama. Pernikahan yang terjadi di masyarakat pun tidak selamanya seragam. Banyak terjadi pernikahan beda agama di Indonesia. Namun kasus ini menjadi halangan tersendiri karena pernikahan beda agama dipersulit secara hukum. Padahal, dengan semakin berkembangnya zaman, sudah sulit untuk mencari pasangan yang seragam dengan kita. Memiliki pasangan yang seragam pun tidak menjamin suksesnya pernikahan.

Hukum pernikahan di Indonesia seakan menyulitkan, bukan memfasilitasi warga negaranya yang ingin melangsungkan pernikahan beda agama. UU Perkawinan menyatakan bahwa pernikahan sah jika dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan dicatatkan. Sementara hukum tiap agama berbeda-beda. Jika demikian, proses pencatatannya pun menjadi masalah baru lagi.

Freedom of expression dan freedom of belief menjadi di ujung tanduk ketika UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak juga mengalami amandemen. Revisi belum juga dilakukan padahal usia UU Perkawinan itu sudah berusia 35 tahun. Masalah sah-tidak sahnya pernikahan dapat berujung pada anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Jika pernikahan itu tidak sah menurut hukum, anak yang lahir pun anak yang tidak sah dan selanjutnya akan mendapat berbagai kesulitan hukum lainnya, seperti tidak keluarnya akta kelahiran, dan lain-lain.

2. TUJUAN

Tujuan pembuatan paper ini adalah untuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang melanggar HAM warga negaranya untuk bersatu dalam ikatan pernikahan yang sah secara hukum.

3. PERATURAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA

Dalam UU no 1 tahun 1974, pernikahan beda agama termasuk dalam perkawinan campuran. Peraturan perkawinan campuran mengacu pada Peraturan Perkawinan Campuran/Regeling op de Gemengde Huwelijken, Staatsblad 1898 Nomor 158 (GHR). Dan beberapa ketentuan tentang pernikahan beda agama pada GHR adalah sebagai berikut:

  • Pasal 1:

Pelangsungan perkawinan antara orang-orang, yang di Hindia Belanda tunduk pada hukum yang berbeda,     disebut perkawinan campuran.

  • Pasal 6 ayat (1):

Perkawinan campuran dilangsungkan menurut hukum yang berlaku atas suaminya, kecuali izin      para calon mitrakawin yang selalu disyaratkan.

  • Pasal 7 ayat (2):

Perbedaan agama, golongan penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan pelangsungan perkawinan.

Beberapa pasal di atas secara tegas mengatur tentang pernikahan beda agama bahkan disebutkan bahwa perbedaan agama tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah terjadinya pernikahan.

4. BEBERAPA PANDANGAN ATAS PERNIKAHAN BEDA AGAMA

  1. Pernikahan beda agama tidak dibenarkan dan merupakan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan berdasarkan pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf (f) yang dengan tegas menyebutkan hal itu. Oleh karena itu pernikahan beda agama adalah tidak sah dan batal demi hukum.
  2. Pernikahan beda agama adalah diperbolehkan dan sah dan oleh sebab itu dapat dilangsungkan, sebab pernikahan tersebut termasuk dalam pernikahan campuran. Menurut pendapat ini titik tekan pasal 57 tentang perkawinan campuran terletak pada “dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan”. Oleh karena itu pasal tersebut tidak saja mengatur pernikahan antara dua orang yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda tetapi juga mengatur pernikahan antara dua orang yang berbeda agama. Menurut pendapat ini pelaksanaan pernikahan beda agama dilakukan menurut tata cara yang diatur oleh pasal 6 Peraturan Perkawinan Campuran.
  3. Undang-undang pernikahan tidak mengatur tentang masalah pernikahan beda agama. Oleh karena itu dengan merujuk pasal 66 Undang-undang Perkawinan, maka peraturan-peraturan lama selama Undang-undang Perkawinan belum mengaturnya dapat diberlakukan. Dengan demikian maka masalah pernikahan beda agama harus berpedoman kepada peraturan perkawinan campuran.

5. POLA PERMASALAHAN

Pola permasalahan yang muncul dalam ruang pernikahan beda agama adalah:

  1. Institusi-institusi agama tidak memberikan ruang terhadap pernikahan beda agama dan UU negara mengukuhkannya. Padahal pernikahan bukan merupakan ciptaan agama. Pernikahan sudah ada jauh sebelum agama ada. Beberapa event yang ditemukan adalah:
    • Terjadi bias mengenai pencatatan pernikahan. Ada kantor catatan sipil dan kantor urusan agama.   Pertanyaannya adalah mengapa harus dibedakan? Sedangkan menurut pasal 34 ayat 2 dan ayat 4 UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, institusi yang boleh mencatatnkan pernikahan adalah kantor catatan sipil.
    • Pernikahan beda agama di Indonesia tidak sah. Maka untuk mengakali hal tersebut ditembuh cara-cara ekstrem, seperti melalui lembaga-lembaga tertentu (Paramadina, ICRP, Wahid Institut) yang sebenarnya cara-cara tersebut melanggar hukum. Biaya yang diperlukan pun jauh lebih tinggi. Hal ini tentu tidak pro rakyat kecil.
    • Salah satu cara untuk mengakali pernikahan beda agama adalah dengan menikah di luar negeri. Namun hal ini pun juga tidak pro rakyat kecil.
    • Tidak ada satu teks agama pun yang secara tegas melarang pernikahan beda agama, kecuali interpretasi para pemuka agama.
  2. Adanya persaingan politik yang cukup tajam. Event yang muncul di antaranya:
    • Pernikahan dipakai sebagai alat penundukan, pembungkaman, serta kekerasan. Hal ini berkaitan erat dengan konsep patriarki di mana keluarga berpusat pada peran ayah sebagai kepala keluarga yang diharapkan dapat menularkan pengaruh agama ke istri dan anak-anaknya.
    • Pada masa Orde Baru muncul politisasi identitas. Identitas itu dipakai untuk membangun kecurigaan dan ketakutan atas golongan yang berbeda. Hal ini untuk memunculkan rasa kesetiaan ekstrem pada identitas masing-masing yang diharapkan dapat mendukung permainan politik negara.
    • Ketika RUU Perkawinan dibuat, Muhammadiyah berpendapat RUU Perkawinan bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam dan ada pihak yang mengatakan bahwa RUU tersebut adalah kristenisasi terselubung.
    • Pernikahan beda agama memunculkan masalah pendidikan (agama) anak yang terancam. Beberapa konsep yang ada di masyarakat:
      • Katolik yang menekankan bahwa anak-anaknya harus dididik secara Katolik
      • Konsep patriarki yang menyatakan bahwa kepala keluarga dapat menularkan agamnya ke istri dan anak-anaknya
      • Konsep bahwa anak akan lebih dekat ke ibu sehinga agama anak akan sama dengan agama ibu
      • Anak akan memiliki 2 agama, yaitu agama menurut yang diajarkan di rumah dan agama yang diajarkan di sekolah
    • Tidak lagi memberikan peluang bagi Pemuka Agama untuk memjadi Pembantu Pegawai Pencatatan Pernikahan
  3. Pola permasalahan berikutnya adalah UU Perkawinan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Event-event yang ada:
    1. Menikah adalah hak setiap orang dan negara wajib melindunginya.
    2. Salah satu jalan keluar dari pernikahan beda agama adalah salah satu pasangan pindah agama mengikuti pasangannya. Bagi mereka yang agamanya tidak tercantum sebagai agama yang diakui negara, mereka pun harus melembagakan diri menurut salah satu agama. Hal ini jelas melanggar pasal 29 UUD 1945 yang menjamin kebebasan setiap orang untuk beragama.
    3. Semua umat beragama mempunyai hak dari agamanya untuk mendapatkan pelayanan agamanya, salah satunya adalah pernikahan. Namun hal ini menjadi halangan jika agama tidak mentolerir pernikahan beda agama.
  4. Ketika itu terjadi pro dan kontra terhadap RUU Perkawinan sehingga adalah kompromi negara terhadap agama. Event yang ditemukan adalah:
    1. RUU Perkawinan sedikit banyak mengacu pada hukum pernikahan Belanda. Maka pernah muncul anggapan bahwa RUU Perkawinan disinyalir kristenisasi.
    2. Pemerintah tidak memperhatikan protes kaum Islam terhadap RUU Perkawinan.
    3. UU Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit (expressis verbis) mengenai pernikahan beda agama.

6. KAJIAN HUKUM DAN HAM

Pernikahan adalah domain pribadi setiap manusia. Dan negara berkewajiban untuk mencatatkan, bukan mengesahkan seperti yang terjadi di Indonesia melalui UU Perkawinan yang tidak sempurna itu. Dengan tugas negara untuk mencatatkan, maka konsekuensi yang didapat warga negaranya adalah adanya pengakuan status hukum atas pernikahan mereka. Hal ini sesuai dengan pasal 23 konvenan internasional hak-hak sipil dan politik yang telah disahkan melalui UU no 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant on Civil and Political Rights, juga ditegaskan dalam pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Bentrokan yang terjadi di Indonesia adalah ketika pernikahan dikaitkan dengan agama. Padahal agama pun juga domain pribadi tiap menusia. Hak menika melekat pada pribadi manusia, bukan melekat pada agamanya. Masalah muncul ketika negara berbentrokan kelompok-kelompok masyarakat. Ada masalah mengenai baaimana mengelola tuntutan mayoritas dan menempatkan minoritas. Padahal dalam HAM, tidak boleh ada pengutamaan kelompok mayoritas.

Situasi pernikahan beda agama di Indonesia yang dipersulit negara adalah suatu bentuk pelanggaran HAM negara terhadap warganya. Pertama, karena negara melanggar dengan membuat keputusan yang plin-plan (ketidakjelasan UU Perkawinan mengenai pernikahan beda agama). Kedua, karena negara melanggar dengan pengabaian masalah ini. Negara tidak melakukan sesuatu yang mendukung, menjamin, melindungi, dan memfasilitasi pernikahan beda agama.

Berdasarkan pola-pola permasalahan yang ditemukan, terlihat permainan politik yang sengaja memasukkan unsur politisasi identitas (salah satunya agama). Ini merupakan propaganda terhadap kelompok-kelompok tertentu. Maka seharusnya dalam hal ini negara membatasi, mengurangi propaganda tersebut, bukannya menciptakan (seperti yang terjadi saat Orde Baru). Di sini dapat dilihat bahwa negara telah melakukan kejahatan.

Unsur politisasi juga terlihat dengan tidak diakuinya pernikahan beda agama oleh negara dengan alasan bahwa terdapat perbedaan antara hukum negara dengan hukum agama. Perlu dicatat bahwa hukum negara tidak sesuai dengan hak privat warga negara. Pertentangan pernikahan beda agama selalu dikaitkan dengan UU Perkawinan. Padahal undang-undang bukan hukum. Bukan juga hasil kompromi setiap warga negara. Undang-undang dibuat oleh negara, pemerintah, dan DPR. Sehingga seharusnya undang-undang melingkupi setiap kepentingan warganya.

7. KESIMPULAN

Berangkat dari event dan pola, maka dalam kajian pernikahan beda agama ini dapat dibuat suatu struktur permasalahan, yaitu:

Pemerintah melakukan pelanggaran HAM dengan membuat hukum pernikahan yang merupakan salah satu bentuk politisasi agama yang mengakibatkan hak warga negara untuk menikah beda agama terlanggar.

9 Comments »

  1. mada Said:

    Bagus artikelnya….
    ada lagi ga yang tentang pernikahan beda agama

    • priskalista Said:

      ada yg judulnya Pernikahan Beda Agama (2) tp itu lebih ke penulisan ilmiah populer dan lebih bersifat pribadi…

  2. chris Said:

    keren banget pris..q jg pnya pmikiran yg sm kl landasan cintakasih lbh penting dari agama dlm hal pernikahan..tp krn kelq menginginkan calon yg katolik jd mindsetq yaa cr yg katolik ajah…SEMANGAAAT!!!

  3. emi Said:

    menarik artikelnya tentang perkawinan beda agama.aku dan suami beda agama sebelum kami menikah .kini suamiku mengikuti agamaku tapi belum belajar mengikuti tatacara dan ajaran agamaku.:(
    alhamdulillah,kita masih bersama di 1 tahun perkawinan kami.
    doakan semoga langgeng ya.amin.!!

  4. USWATUN HASANAH Said:

    SETUJU…………….

  5. Arie Said:

    Salut….!!!
    Ma kasih banget artikelnya udah membeerikan penceerahan meski masih harus diperjuangkan, gw salah satu orang yg menjalankan pernikahan ini, gue cuma pasrahkan semua sama Sang Pencipta…biarlah DIA yg mengesahkannya…gue udah jaani hampir 6 tahun..semua baik2 aza sampai sekarang…

    Cinta adalah anugerah….gue bersyukur dikarunia cinta dan itu gue wujudkankan dalam perkawinan

    Gue mo bilang, Agama dan Perkawinan sebagai domain pribadi mesti terus diperjuangkan…semoga Indonesia meengerti…dan sadar akan hal ini

    Sekali lagi ma kasih ya

  6. Ust Seva Said:

    ad sedikit saran * coba dalami kajian2 yg ad pd setiap agama baru di muat dlm bentuk artikel*
    kayanya makin seru BGT!!!!!!!!!!!!!!!

  7. sangat bermanfaat. trims

  8. artikelnya bagus…dan bermanfaat untuk bahan tambahan jawaban soal2 kuliah yang sedang saya kerjakan…thnx


{ RSS feed for comments on this post} · { TrackBack URI }

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: